NAGAN RAYA – Rusliadi, warga Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mempertimbangkan untuk menunda terlebih dahulu rencana pengadaan Al-Qur’an senilai sekitar Rp19 miliar. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pemulihan masyarakat yang terdampak banjir bandang, terutama pembangunan kembali rumah warga, sekolah, serta tempat pengajian yang hingga kini masih mengalami kerusakan berat.
Rusliadi mengatakan kondisi masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang masih sangat membutuhkan perhatian serius. Sejumlah rumah warga disebut rata dengan tanah akibat bencana, sementara fasilitas pendidikan dan tempat pengajian juga belum sepenuhnya pulih. Ia menilai kebutuhan tersebut jauh lebih mendesak karena menyangkut tempat tinggal, pendidikan anak-anak, serta keberlangsungan aktivitas keagamaan masyarakat. “Kami berharap pemerintah fokus dulu kepada kami yang dilanda banjir bandang. Rumah kami rata dengan tanah, sekolah dan tempat pengajian juga banyak yang rusak. Apa perlu kami satu kecamatan datang lagi ke Banda Aceh untuk bertemu langsung dengan Mualem dan Dek Fadh?” ujarnya.
Persoalan lain yang dikeluhkan adalah pembayaran hunian sementara (huntara) mandiri yang menurut Rusliadi hingga kini belum tuntas. Ia mengatakan sebagian masyarakat membangun huntara secara mandiri setelah adanya penyampaian bahwa warga yang membangun sendiri akan mendapat penggantian dari negara sesuai ketentuan yang berlaku. Karena berharap biaya tersebut akan diganti, sejumlah warga kemudian meminjam uang kepada keluarga maupun mengambil material secara utang di toko bangunan setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, hingga saat ini pembayaran yang diharapkan belum diterima seluruh warga, sehingga beban utang mulai menimbulkan keresahan. Rusliadi khawatir kondisi tersebut dapat memicu persoalan sosial jika pemilik toko atau pemberi pinjaman terus menagih, sementara warga belum memiliki kemampuan membayar. “Masyarakat membangun huntara mandiri dengan berutang kepada sanak saudara dan toko bangunan. Sekarang utangnya ditagih, sementara pembayaran belum juga ada. Kami meminta pemerintah segera menyelesaikannya sebelum muncul konflik sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Rusliadi berharap Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat segera turun tangan menyelesaikan pembayaran huntara mandiri dan mempercepat rehabilitasi kawasan terdampak bencana di Beutong Ateuh Banggalang.
Ia menegaskan masyarakat tidak menolak program keagamaan, namun meminta pemerintah menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak. Menurutnya, memulihkan rumah warga, sekolah, balai pengajian dan kewajiban pembayaran huntara mandiri merupakan bentuk kehadiran negara yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini.
