JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri secara resmi meluruskan berbagai informasi yang belakangan ini beredar luas di tengah masyarakat, khususnya melalui media sosial, yang menyatakan adanya kenaikan besaran denda pelanggaran lalu lintas serta rencana pemberlakuan tilang secara manual secara menyeluruh menggantikan sistem elektronik. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau sekadar berita bohong (hoaks).
Kakorlantas Polri menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan baru maupun kebijakan resmi yang ditetapkan terkait kenaikan tarif denda bagi pelanggaran peraturan lalu lintas. Besaran denda yang berlaku saat ini tetap merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku. Segala bentuk informasi yang menyebutkan adanya kenaikan denda tanpa dasar peraturan resmi adalah tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Terkait isu penggantian sistem tilang elektronik menjadi tilang manual secara menyeluruh, Kakorlantas Polri juga menegaskan hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Polri tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik guna menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, objektif, dan bebas dari pungutan liar. Penerapan tilang manual tetap dilakukan hanya sebagai pelengkap atau dalam kondisi tertentu, namun tidak akan menggantikan sistem elektronik secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak kepolisian mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat diharapkan senantiasa mencari informasi terkait kebijakan lalu lintas dari sumber-sumber resmi, seperti situs web maupun akun media sosial resmi Polri, Korlantas Polri, dan Satuan Lalu Lintas di daerah masing-masing.
Polri juga mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong yang menimbulkan keresahan di masyarakat dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (red)
