Takalar — trubrata24.net | Eskalasi penolakan terhadap rencana pembangunan Terminal Umum (pelabuhan) Kawasan Industri Takalar (KITA) oleh PT Tiran kian memanas. Aliansi APPAMALLA turun ke jalan dan “mengepung” Gedung Sentra Pangngurangi di Desa Pattoppakang, Kecamatan Laikang, Sabtu (18/4), sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap pelaksanaan rapat AMDAL yang mereka nilai cacat prosedur sejak tahap awal.
Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan pernyataan politik warga muda Laikang atas apa yang mereka sebut sebagai “penghilangan sistematis” suara masyarakat pesisir. Massa menilai forum AMDAL yang digelar telah menjauh dari prinsip dasar partisipasi publik dan berubah menjadi ruang formalitas administratif untuk meloloskan proyek strategis.
Dalam orasi yang berlangsung bergelombang dan penuh tekanan, APPAMALLA membongkar komposisi undangan rapat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Undangan tersebut ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati Takalar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan Laut, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat Laikang, serta sejumlah tokoh masyarakat. Namun, di balik daftar yang tampak “lengkap” itu, justru tidak mencantumkan pihak yang paling terdampak langsung—nelayan dan pelaku budidaya pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah desain yang menyingkirkan rakyat dari ruang pengambilan keputusan. AMDAL tanpa nelayan adalah kebohongan yang dilegalkan,” tegas salah satu orator di hadapan massa aksi.
APPAMALLA menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip utama penyusunan AMDAL yang mensyaratkan keterlibatan aktif, terbuka, dan bermakna dari masyarakat terdampak. Mereka menyebut forum yang digelar berpotensi menjadi legitimasi semu bagi proyek, bukan ruang deliberasi yang adil dan transparan.
Lebih jauh, massa menyoroti potensi dampak ekologis dan sosial yang dinilai tidak diungkap secara jujur dalam proses kajian. Pembangunan pelabuhan di kawasan Tanjung Laikang disebut berisiko merusak ekosistem pesisir, mengganggu wilayah tangkap nelayan, serta mengancam keberlangsungan ekonomi lokal yang selama ini bergantung pada laut.
“Kalau laut dirampas atas nama pembangunan, maka yang hilang bukan hanya ruang tangkap, tapi masa depan generasi pesisir. Ini soal hidup dan mati,” teriak orator lainnya, disambut sorak solidaritas massa.
Tak hanya itu, APPAMALLA juga melayangkan kritik keras terhadap pemerintah desa yang dinilai tidak netral dan cenderung mengakomodasi kepentingan korporasi. Mereka menuding proses yang berjalan menunjukkan keberpihakan yang timpang, di mana kekuatan modal lebih didengar dibandingkan suara rakyat.
Dalam tuntutannya, APPAMALLA secara tegas mendesak penghentian sementara seluruh proses penyusunan AMDAL proyek pelabuhan KITA. Mereka juga menuntut pelibatan langsung masyarakat terdampak—khususnya nelayan dan pembudidaya—dalam setiap tahapan konsultasi publik, serta membuka akses transparansi penuh terhadap dokumen kajian lingkungan.
Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan tetap terkendali, meski diwarnai tekanan kuat dari massa yang menolak segala bentuk legitimasi prosedural tanpa keadilan substantif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah Takalar maupun PT Tiran terkait tudingan pelanggaran prosedur tersebut.
APPAMALLA menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari konsolidasi perlawanan yang lebih luas. Mereka memastikan akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan gelombang aksi lanjutan jika tuntutan mereka tetap diabaikan.
“Pembangunan yang membungkam rakyat bukanlah kemajuan—itu adalah bentuk lain dari perampasan,” tutup pernyataan sikap mereka
